Home > Berita Utama, Radar Kolaka > KPU Butur Berhak Batalkan Calon

KPU Butur Berhak Batalkan Calon

Wednesday, 8 February 2012 Leave a comment Go to comments

Eka Suaib : Kami Belum Terima Laporan Resmi dari KPU Butur

Kendari, Kontroversi yang ditimbulkan KPU Buton Utara (Butur) setelah mengeluarkan hasil pleno membatalkan Ridwan Zakariah-Harmin Hari sebagai pasangan calon terpilih Pilkada di daerah itu hingga kini belum juga tuntas. Apalagi karena tindak lanjut dari putusan itu sampai saat ini tidak terdengar kabarnya lagi. KPU Sultra pun sampai saat ini belum sekalipun menerima laporan resmi mengenai hasil pleno itu.

“Sampai sekarang kita belum menerima hasil pleno KPU Butur, kita berharap KPU Butur dapat memberikan kronologis, data hukum dan apa yang menjadi pertimbangan sehingga KPU Butur melakukan itu,” ujar anggota KPU Sultra, Eka Suaib, kemarin. Tapi menurutnya, memang ada hak KPU membatalkan pasangan calon, sebagaimana yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004, diperkuat keputusan MK.

“Ada kewenangan KPU Butur membatalkan pasangan calon, tetapi eksekusi tidak di tangan KPU, pasalnya tetap KPU yang bermohon ke DPRD untuk membatalkan pasangan calon itu. Kalau memang belum dilantik atau proses tahapan Pemilu sementara berjalan, maka keputusan KPU Butur ada benarnya, tetapi ada probelm juga karena sistem peradilan Pemilu tidak cepat sementara tahapan juga harus berjalan,” jelasnya.

Karena itu tandasnya dibutuhkan sistem peradilan pemilu yang cepat dan murah, sehingga dapat langsung mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, utamanya pidana Pemilu ketika proses Pemilu sementara berjalan. Kalau seperti sekarang sudah tidak ada ruang untuk KPU karena UU No 15 Tahun 2011 menyangkut tiga kewenangan KPU yaitu proses elektoral, hukum elektoral dan governance elektoral. Karena itu pembatalan Pemilu, bukan kewenangan KPU.

“Seharusnya KPU Butur melihat konteks UU, tetapi apakah itu bisa eksekusi, lantas kita bertanya motif KPU Butur substantif atau akrobat politik. Mengingat keputusan pembatakan tersebut berdampak keresahan masyarakat, yang seharusnya mengedepankan sifat-sifat kenegarawanan yang tidak mengganggu psikologi politik masyarakat,” tandasnya.
Terkait desakan berbagai pihak agar KPU Butur diberi sanksi karena dianggap sudah terlalu jauh bekerja diluar kewenangannya, Eka menjelaskan bahwa setelah memperhatikan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilu, maka tidak ada lagi kewenangan KPU Sultra untuk membentuk dewan kehormatan guna memberi sanksi kepada KPU di daerah. DK itu sudah berada di pusat, sehingga KPU Sultra agak kesulitan memberi sanksi secara fisik karena KPU Sultra tidak diberikan dokumen dan KPU Butur kurang berkomunikasi, sehingga kronologis masih kabur.
“Meskipun demikian kami menghimbau kepada kawan-kawan KPU lainnya yang harus menggunakan kewenangan itu, KPU adalah suatu lembaga yang diamanatkan UU sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga dalam konteks implementasinya harus amanah. Sekali lagi kami tidak tahu dasar pertimbangan KPU Butur memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati Butur yang terpilih,” lanjutnya.

Doktor politik ini juga menegaskan, perlu diingat yang membatalkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak harus KPU, tetapi siapa yang mengeluarkan SK yaitu presiden, sehingga yang
memberhentikan juga harus presiden dengan mekanisme melalui DPRD, setelah itu melalui gubernur mengirim surat ke Kemendagri.

“Saya tidak melihat korelasi apa yang menjadi dasar yang kuat untuk membatalkan pasangan Bupati dan wakil Bupati terpilih, dan tidak ada kewenangan untuk melakukan hal itu,” tegasnya. Eka juga mengakui KPU Butur belum pernah berkomunikasi dengan KPU Sultra pasca pembatalan tersebut, sehingga tidak bisa memberikan keterangan secara detail.

Selain itu meskipun dalam aturan tidak diwajibakn KPU Butur melaporkan segala sesuatu kepada KPU sultra, tetapi dalam UU KPU dibentuk berdasarkan kewenangannya melaksanakan, merencanakan dan mengendalikan di masing-masing wilayah, maka kewenangan pihaknya berkaitan dengan supervisi.

“Terbitnya UU No 15 Tahun 2011 membuat kewenangan kami menjadi teramputasi oleh pusat, beda halnya dengan UU No 22 Tahun 2007 yang mana kewenangan KPU provinsi dapat memberhentikan mereka. UU ini mengurangi kewenangan kami memberikan sanksi secara fisik, itu salah satu cara pembuat UU agar mereka tidak terlalu bayak diganggu, tetapi dalam satu sisi kita tidak bisa berbuat jika terjadi hal seperti ini,” kuncinya.(HARIAN KENDARI POS)

Categories: Berita Utama, Radar Kolaka Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Balas

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: