Home > Berita Utama > Anggota DPRD Diminta Kembalikan Dana TKI dan BPO

Anggota DPRD Diminta Kembalikan Dana TKI dan BPO

Tuesday, 7 February 2012 Leave a comment Go to comments

Anggota DPRD Diminta Kembalikan Dana TKI dan BPO

Kolaka, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra menemukan potensi kerugian negara di DPRD Kolaka. Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) pimpinan dan anggota DPRD di daerah itu, yang berpotensi merugikan negara hampir Rp 1 miliar.

“Hasil audit BPK RI perwakilan Sultra tertanggal 1 Juli 2011 yang kami dapat, DPRD Kolaka diminta mengembalikan belanja TKI pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 882 juta, karena berpotensi merugikan negara,” kata Sekretaris Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) Komwil Sultra, Haning Abdullah, pekan lalu.

Dia menjelaskan, selain pengembalian dana TKI, berdasarkan pemeriksaan atas keuangan Pemkab Kolaka tahun 2011, nomor 105.B/S/XIX.KDR/07/2011, BPK RI juga meminta pengembalian BPO pimpinan DPRD Kolaka sebesar Rp 90,7 juta yang juga berpotensi merugikan negara. Sehingga jika ditotal, potensi kerugian negara yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD Kolaka yakni sebesar Rp 972 juta lebih.

“Saya sarankan, pimpinan dan anggota DPRD Kolaka fokus lah terlebih dahulu pada temuan BPK RI perwakilan Sultra, dengan mengembalikan dana TKI dan BPO,” ujarnya.

Menurut Haning, jika dana tersebut tidak segera dikembalikan dan benar-benar terjadi kerugian negara, maka hal itu akan berdampak pada wakil rakyat itu sendiri.

Sementara itu, legislator asal Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), H Syarifuddin MH yang dkonfirmasi mengatakan, jika ada perintah pengembalian, maka mereka akan segera melaksanakan perintah tersebut. Sebab, kata dia, itu bukanlah kesalahan mereka, karena dana TKI sudah dianggarkan dan disahkan, sementara mereka hanya mengikut saja.
“Kami bingung dengan persoalan ini. Dana ini dianggarkan sesuai aturan dan ada SK Bupati, sehingga kami mengambilnya. Jadi DPRD bekerja sesuai aturan dan menerima apa yang sudah di SK-kan itu,” katanya saat dihubungi via Hand Phone (HP), kemarin.

Mantan ketua komisi II itu, menyayangkan adanya penafsiran aturan yang dilakukan pemeriksa. Sebab ada yang menyatakan, dana TKI dan BPO harus dikembalikan, tapi ada pula yang menyatakan tidak. Karenanya, Syarifuddin berharap, agar ada rujukan serta acuan umum yang menjadi dasar dalam pemeriksaan, sehingga DPRD tidak salah dalam mengambil keputusan. “Inilah yang selalu saya tanyakan ketika bintek, karena penafsiran yang berbeda-beda hingga membuat kita bingung,” tandasnya. (radar kolaka)

Categories: Berita Utama
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Balas

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: