Home > Berita Utama > Kadistamben Sultra : Surat Pembatalan Tender Lapaopao Sah

Kadistamben Sultra : Surat Pembatalan Tender Lapaopao Sah

Saturday, 4 February 2012 Leave a comment Go to comments

Kadistamben Sultra : Surat Pembatalan Tender Lapaopao Sah

Kendari, Kontroversi keabsahan surat pembatalan tender Blok Lapaopao yang dikeluarkan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) terjawab. Surat tersebut, dinyatakan sah oleh Distamben Sultra setelah salah seorang utusannya, yang ditugaskan berhasil membawa pulang surat asli yang diberikan langsung oleh bagian hukum dan perundang-undangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba di Jakarta.

“Surat yang asli sudah ada. Kalau yang selama ini beredar, dan tiba di Distamben memang cuma fotocopy. Tapi, sekarang saya berani menjamin, sebab sudah ada paraf basah dan stempelnya,” ungkap Kadistamben Sultra, Ir Hakku Wahab sambil memperlihatkan surat yang asli dan fotocopy.

Surat Dirjen itu, sama persis dengan kertas fotocopy yang beredar selama ini. Mulai dari nomor 3475/30/DJB/2011, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka tentang penjelasan lelang IUP yang telah dilaksanakan. Penjelasannya pun terdapat tiga poin penting, dimana salah satunya pembatalan lelang dari pada bekas wilayah PT Inco Tbk yang berada di Blok Lapaopao karena dianggap sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Yang penting suratnya sudah ada, kita juga sudah mengirimkan bahkan, saya sudah pernah menyampaikan secara langsung. Surat ini ada tembusannya, dan kalau dia katakan belum sampai di mejanya, seharusnya dengan mencuatnya instruksi Dirjen mereka mencari tahu kebenarannya, jangan menunggu saja di mejannya biar ada kejelasan palsu atau tidak,” paparnya.

Persoalanya kata Kadistamben, apakah Pemkab Kolaka mau mengindahkan surat Dirjen yang telah ditetapkan. Sebab semua terpulang pada sikap pemerintah Kabupaten Kolaka. Lalu soal kewenangan surat memang bukan kehendak dari Pemprov atau  keinginan pribadi gubernur. Namun, perlu diketahui Distamben merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang diberikan wewenang tapi tidak dalam bentuk tindakan.

Sayangnya, Kadistamben enggan memberikan komentar jika surat tersebut tidak dihiraukan Pemkab Kolaka. Ia hanya menjelaskan semua diserahkan sepenuhnya pada Pemkab Kolaka. “Ya terserah mereka, mau ditanggapi atau tidak,” sindirnya.

Sementara itu, konsultan hukum Pemkab Kolaka Profesor Abrar Saleng mengungkapkan, sejak awal pihaknya tidak mengetahui apa isi surat itu. Termasuk, surat yang dilayangkan Gubernur Sultra yang ditujukan pada Dirjen Minerba.

Profesor juga mengurai sekilas proses rencana penambangan di Blok Lapaopao, yaitu dimulai dengan diciutkannya empat daerah milik PT Inco Tbk yaitu Torobulu, Molobulu, Lasolo dan Lapaopao di Kolaka. Pelepasan secara resminya 25 Oktober 2010. Nah, dari keempat wilayah ini hanya Lapaopao yang secara sah melaksanakan prosedur penambangan. Karena, telah melaksanakan sesuai aturan. Misalnya, pengadaan lelang yang diikuti 73 perusahaan, lalu setelah melalui proses administrasi tinggal 9 perusahaan dan akhirnya didapatkan pemenang tendernya, yang dilaksanakan Februari hingga September 2011.

“Saat ini, semua sudah menjadi kewenangan Bupati Kolaka, kalau terkait surat itu tidak ada artinya karena lahan tersebut telah dilepas dan proses menuju penambangan berjalan sesuai mekanisme,” tegasnya.(kp)

Categories: Berita Utama Tags: , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Balas

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: