Home > Berita Utama > Kisruh Blok Lapaopao Kian Tajam

Kisruh Blok Lapaopao Kian Tajam

Friday, 3 February 2012 Leave a comment Go to comments

Kisruh Blok Lapaopao Kian Tajam. Beredar Surat Dirjen Minerba yang Membatalkan Tender Blok Lapaopao

Kendari, Ada surat yang ditujukan kepada Bupati Kolaka yang tembusannya dikirim ke Kadis Pertambangan Sultra. Yang bertanda tangan dalam surat itu adalah Thamrin Sihite, Dirjen Mineral, Batubara adan Panas Bumi. Dalam surat itu begitu tegas memerintahkan Bupati Kolaka untuk menghentikan dan membatalkan tender Blok Lapaopao. Jika perintah ini tak diindahkan, maka sanksi hukum akan dikenakan kepada semua pihak yang dianggap terlibat. Surat itu tertanggal 7 Oktober 2011.

Belakangan, surat itu menjadi bahan polemik. Pemerintah provinsi menganggap surat mengandung kebenaran sedangkan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menganggapnya sebagai surat rekayasa.

Kosultan Hukum Pemkab Kolaka, Prof Abrar Saleng mengatakan, surat tersebut belum sampai kemeja Bupati, dan itulah sebabnya belum mendapat respon. Walau begitu, Prof Abrar melihat ada keanehan dalam surat itu. Misalnya, tidak adanya judul, ketidak jelasan alamat juga kop surat yang tidak sesuai apalagi berbeda dengan stempel yang tertera. “Saya sudah konsultasi dengan Dirjen Minerba yang baru Dr Ir Thamrin Sihite, di Jakarta. Di sana dia tertawa dengan adanya surat yang diedarkan oleh bawahannya itu. Namun, dia akan mempelajari semuanya,” katanya melalui telepon selulernya.

Ia menjelaskan, dalam pasal 51 dikatakan, WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang. Nah kalau mengutip dalam pasal 165 Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, pejabat yang mengeluarkan IUP akan dipidanakan dengan denda Rp 2 milliar jika tidak sesuai mekanisme.

“Soal blok Lapaopao apanya lagi mau dipersoalkan. Saya ingin katakan, surat itu secara hukum salah alamat. Dan tidak resmi makanya Pemkab Kolaka tidak memberikan respon,” tegasnya.

Guru besar ahli pertambangan Universitas Hasanuddin Makassar ini juga mengungkapkan, dalam pasal 31 ayat 1 UU Minerba nomor 4 tahun 2009 menyatakan, IUP yang diberikan oleh Bupati/Walikota jika WIUP tersebut berada adalam wilayah Kabupaten/Kota, artinya itu bukan kewenangan Gubernur. “Yang jelas balasan surat itu sangat tidak jelas,” katanya.

Terlepas dari keabsahan surat itu, Gubernur Sultra, Nur Alam menganggapnya banyak pelanggaran aturan di dalamnya. Disamping ada surat Dirjen Minerba yang membatalkan Tender Blok Lapaopao, hal-hal prinsip lainnya banyak yang dilanggar. Misalnya, lahan eks konsesi PT INCO itu masih masuk dalam kawasan hutan. Lahan Nikel di block Lapao-Pao itu ada kawasan hutan lindung yang sudah diturunkan statusnya menjadi hutan produksi terbatas. “Karena itu, saya merasa belum pernah mengeluarkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan kepada menteri kehutanan,” tutur Nur Alam.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Sultra Bidang Public Relations, Yusran Taridala menganggap Prof Abrar Saleng salah paham dengan penjelasan Gubernur di depan masyarakat muara Lapao-Pao. “Ya mungkin karena beliau tidak hadir di pertemuan itu, sehingga beliau hanya mengemukakan soal landasan materil atas penggunaan IUP sebagai alasan hukum untuk melakukan kegiatan penambangan dengan mengacu pada ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  Profesor Abrar tidak mengupas soal landasan formil yang mendukung proses pelelangan itu,” tutur Yusran.

Menurut dia, Gubernur sangat paham dengan materi UU Nomor 4 Tahun 2009. Yang selalu dipertanyakan oleh Gubernur adalah apa yang menjadi landasan formil bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam melakukan pelelangan tambang dan mengeluarkan IUP, padahal, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moratorium penerbitan IUP.

Gubernur juga, lanjutnya, belum bisa memastikan bahwa pelelangan tambang dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Apakah asset negara berupa bahan tambang nikel dapat dikategorikan sebagai bentuk barang dan jasa yang dipahami dalam Perpres 54 sehingga dapat dilelang ke publik.

Selain itu, di seputar problem Blok Lapaopao, ada persoalan yang belum clear yang tidak disinggung oleh Profesor Abrar, yakni soal mekanisme penyerahan Blok Lapao-Pao dari PT Inco ke Negara. Kepada siapa Blok itu diserahkan, siapa yang berhak mengaturnya, dan bagaimana cara mengaturnya. “Ini yang belum jelas, dan ini yang selalu dipertanyakan oleh Gubernur.  Bukan soal pasal-pasal UU Nomor 4/2009 itu. Kalau itu sih beliau sudah paham. Pak Gubernur mempertanyakan soal hal tersebut karena terkait dengan komitmen beliau untuk memastikan bahwa usaha-usaha pertambangan nikel di Sultra dapat dikelola dengan baik, tidak serampangan, karena hal ini terkait dengan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup,” tuturnya.

Yang pasti, Gubernur Sultra, Nur Alam sepertinya menganggap surat Dirjen Minerba yang membatalkan Tender Blok Lapaopao itu benar adanya. Ini terlihat saat ia menegaskan bahwa Bupati Kolaka telah disurati untuk menghentikan dan membatalkan tender tersebut.

Dalam surat dengan nomor 3475/30/DJB/2011, perihal Lelang WIUP. Dalam surat itu, terdapat tiga poin penting. Pertama, saa ini Kementerian ESDM belum dapat memproses WIUP baru mineral logam batubara, karena penetapan Wilayah Pertambangan (WP) masih menunggu persetujuan DPR RI, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf e undang-undang nomor 4 tahun 2009. Kedua, Bupati Kolaka harus menghentikan dan membatalkan proses lelang WIUP, pada bekas wilayah PT Inco TBk yang berada di blok Lapaopao, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai penetapan wilayah mendapat persetujuan, DPR RI dan diterbitksn oleh pemerintah. Dan ketiga, apabila Bupati Kolaka tidak mengindahkan maka terdapat ancaman pidana, terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal 165 UU nomor 4 tahun 2009.

Sementara itu, kepala Dinas Pertambangan Sultra, Muhammad Hakku Wahab membenarkan jika surat Dirjen yang dilayangkan belum pasti kebenarannya. Pasalnya, surat tersebut hanya dalam bentuk fotocopy. “Suratnya sudah ada, tapi saya belum mendapatkan yang punya paraf basah atau yang resmi. Saya sudah berangkat ke Dirjen untuk meminta yang aslinya, dan disana mereka katakan surat ini asli. Tapi, saya tidak berani bawa pulang kalau hanya bentuk fotocopy saja, Artinya minimal harus dilegalisir. Dan sampai saat ini seorang pegawai Distamben masih di Jakarta, untuk mengambil surat asli dari Dirjen tersebut,” ujar Hakku.(kp)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Balas

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: